SOSIALISASI E-COURT DAN ELITIGASI DI PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO
Pada hari Kamis tanggal : 5 September 2019 telah dilaksanakan Sosialisasi e-Court dan Elitigasi bertempat di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Mojokerto dengan Narasumber Didik Irfan, Amd Pegawai Pengadilan Negeri Mojokerto yang diikuti oleh Para Advokad dan Pengguna lainnya.
Acara di mulai jam 10.00 ampai dengan jam 11.00 WIB
Pada hari Sabtu tanggal : 1 Juni 2019, bertempat di halaman Kantor Pengadilan Negeri Mojokerto, pada jam 08.00 WIB telah dilaksanakan Upacara Bendera hari Lahirnya Pancasila . Upacara dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto (Bapak Muslim, SH), serta diikuti oleh Wakil Ketua, Para Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Karyawan dan Karyawati serta Calon Hakim. Dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pancasila mampu menyatukan kita semua sebagai satu bangsa dan hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada hari Senin tanggal : 1 April 2019, bertempat di Ruang sidang Utama (Cakra) Pengadilan Negeri Mojokerto, telah dilaksanakan Opening Meeting Surveilan, APM Kedua, Zona Integritas dan Pengawasan dari Pengadilan Tinggi Surabaya yang dipimpinan oleh Hakim Tinggi Binsar Pamopo Pakpahan, SH,.MH. Acara diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua , Para Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural, Fungsional, staf, Honorer dan Mentee Pengadilan Negeri Mojokerto. Dalam Pembinaan tersebut menyampaikan masalah Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani serta melakukan pemeriksaan rutin ke masing-masing bagian.
Acara mulai jam 10.00 sampai dengan selesai
Pada hari Senin tanggal : 18 Pebruari 2019, bertempat di Ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Mojokerto, telah dilaksanakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto (Bapak Muslim, SH), dan dihadiri oleh Bupati, Walikota, Komandan Korem 082, Komandan Kodim 0815, Ketua DPRD Kabupaten/Kota, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Ketua Pengadilan Agama, Kapolres Kabupaten/Kota, Kejaksaan Negeri Kabupaten/Kota, Badan Narkotika Nasional Kota Mojokerto, Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Sosial Kabupaten/Kota, Ketua MUI, Ketua NU Kabupaten/Kota, Badan Musyawarah Antar Gereja, Ketua PHDI, Ketua PERADI, Ketua KAI, Pimpinan LKNH Universitas Mayjen Sungkono, Pimpinan LPPA Bina Annisa, serta Wakil Ketua, Para Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Fungsional, Struktural, Staf serta Honorer, Mentee dan dilanjutkan dengan Penanda Tanganan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Sebelum mendatangi suatu Pengadilan, ada baiknya Anda melakukan tinjauan dulu lewat internet, karena Makamah Agung dan beberapa Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengaidilan Tingkat Banding sudah memiliki situs resmi yang biasanya juga memuat informasi-informasi penting berkaitan dengan Pengadilan tersebut.
.
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, Mahkamah Agung RI telah membangun sebuah aplikasi pencatatan dan penulusuran perkara di Pengadilan yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan..
Pelayanan Umum,Pelayanan Pidana,Pelayanan Perdata, Pelayanan Hukum, dan Pelayanan Khusus Difabel
Informasi tentang Performa Pengadilan yang dituangkan dalam Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Negeri Mojokerto
