RAPAT DINAS PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO
TANGGAL : 3 Oktober 2016
Mojokerto, hari : Senin tanggal : 3 Oktober 2016 Pengadilan Negeri Mojokerto mengadakan rapat Dinas Rutin yang dipimpin langsung oleh Bapak Taufan Mandala, SH.M.Hum Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto dan diikuti oleh Wakil Ketua, Para Hakim, Panitera, Sekretaris serta Pejabat Struktural dan Fungsional serta Staf Pengadilan Negeri Mojokerto membahas tentang :
Pada hari : Senin tanggal : 16 Mei 2016 Bapak H.Dr. Muh. Daming Sunusi, SH. M.Hum, Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya bersama Tim melakukan Kunjungan Kerja ke Pengadilan Negeri Mojokerto untuk melakukan Pembinaan Administrasi dan Teknis sekaligus melakukan Pemeriksaan Kesiapan Pengadilan Negeri Mojokerto dalam Program Akreditasi Penjamin Mutu. Turut hadir dalam rombongan tersebut adalah : Bapak H.Djohan Afandi, SH.MH dan Bapak James Butar Butar, SH.M.Hum. keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya .
Pada tanggal 22 Oktober 2015 bertempat di Pengadilan Tinggi Surabaya, dilaksanakan pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto yang baru. Pelantikan serta serah terima jabatan dari Bapak Sifa'urosidin, SH.,MH kepada Ibu Wedhayati, SH.,MH dilaksanakan di Gedung Aula Pengadilan Tinggi Surabaya yang di pimpin langsung oleh Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya H. Abdul Kadir, SH., MH.
Senin tanggal 21 September 2015, bertempat di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Mojokerto, seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Mojokerto mendapatkan pembinaan secara langsung oleh Bapak WKPT Surabaya. Beliau menekankan arti pentingnya pelayanan publik dan kedisiplinan para pegawai, begitu juga dengan administrasi perkara yang harus benar-benar diterapkan sesuai SOP masing-masing pegawai baik itu Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Pansek sampai dengan Jurusita.
Sebelum mendatangi suatu Pengadilan, ada baiknya Anda melakukan tinjauan dulu lewat internet, karena Makamah Agung dan beberapa Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengaidilan Tingkat Banding sudah memiliki situs resmi yang biasanya juga memuat informasi-informasi penting berkaitan dengan Pengadilan tersebut.
.
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, Mahkamah Agung RI telah membangun sebuah aplikasi pencatatan dan penulusuran perkara di Pengadilan yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan..
Pelayanan Umum,Pelayanan Pidana,Pelayanan Perdata, Pelayanan Hukum, dan Pelayanan Khusus Difabel
Informasi tentang Performa Pengadilan yang dituangkan dalam Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Negeri Mojokerto
