SOSIALISASI E-BERPADU VERSI 2 DAN SIPP VERSI 5
Jum'at, 09 Desember 2022 bertempat di Ruang Sidang Cakra dilaksanakan Sosialisasi e Berpadu versi 2 dan SIPP versi 5 dengan pemateri Bapak Didik Irfan Amd.Kom
EKSEKUSI NO 5/Eks.HT/2022/PN Mjk
Rabu, 07 Desember 2022 - PN Mojokerto telah melakukan agenda eksekusi sesuai dengan penetapan KPN Mojokerto no 5/Eks.HT/2022/PN Mjk yang dilakukan oleh Panitera PN Mojokerto Bapak Edy Rahmansyah, SH dengan bantuan 2 orang saksi Bapak Syakur, SH (Panmud Pidana) dan Ibu Heny Puspita, SH (Jurusita) terhadap tanah dan bangunan yang dikenal dengan nama Villa Gardenia sesuai SHM No. 1307 dan 1308 yang terletak di Desa Ketapanrame, Kec. Trawas, Kab. Mojokerto.
PENGHARGAAN PEGUNAAN TRANSAKSI KKP DI WILAYAH PEMBAYARAN KPPN MOJOKERTO
Rabu, 30 November 2022 Pengadilan Negeri Mojokerto memperoleh penghargaan peringkat 1 penggunaan transaksi KKP di wilayah pembayaran KPPN Mojokerto
EKSEKUSI PUTUSAN PERDATA NO 55/Pdt.G/2020/PN Mjk
Senin, 21 November 2022 berdasarkan putusan perdata no.55/Pdt.G/2020/PN Mjk telah dilaksanakan eksekusi penyerahan objek berupa sawah yang dilaksanakan oleh Panitera PN Mojokerto kelas IA (bapak Edy Rahmansyah SH) dengan dibantu dua orang saksi yaitu Bapak Syakur, SH (Panmud Perdata) dan Ibu Heni Puspita, SH (Jurusita), berjalan dengan aman dan lancar dengan bantuan aparat keamanan dari Polres Mojokerto .
Sebelum mendatangi suatu Pengadilan, ada baiknya Anda melakukan tinjauan dulu lewat internet, karena Makamah Agung dan beberapa Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengaidilan Tingkat Banding sudah memiliki situs resmi yang biasanya juga memuat informasi-informasi penting berkaitan dengan Pengadilan tersebut.
.
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, Mahkamah Agung RI telah membangun sebuah aplikasi pencatatan dan penulusuran perkara di Pengadilan yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.. 
